Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

  • Whatsapp

Hukum waris di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal tetapi banyak ragamnya mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yaitu (1) sistem patrilineal, ada pada masyarakat Gayo, Alas, Batak, Ambon dan sebagainya, (2) sistem matrilineal, terdapat didaerah Minangkabau, (3) sistem bilateral atau parental, ada di daerah jawa, Madura, Riau, Aceh, Kalimantan dan sebagainya.[1]

Read More
  1. Hukum Waris Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. terdapat dua persekutuan yang pertama persekutuan geneologis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan ).

Dalam persekutuan geneologis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama yang lain nya karena mereka keturunan dari nenek moyang yang sama, hingga diantara mereka memiliki hubungan kekeluargaan. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di daerah yang sama.[2] Persekutuan geneologis biasa disebut dasa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu lainnya. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat dibeberapa daerah seperti di Nias biasa disebut Euri, di Minangkabau disebut Nagari dan di beberapa daerah lainnya.

Didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:

  1. Prinsip azas umum yang menyatakan “jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping.

Maksudnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki atau perempuan serta keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secra menurun maka warisan itu jatuh pada ayah, kakek dan seterusnya keatas. Jiakalau ini juga tidak ada, yang berhak mewarisi adalah saudara-saudara sedarah garis kesamping dan keturunan mereka.

2. Prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling) yang menyatakan bahwa jika seorang anak               sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut telah meninggal maka tempat dari anak                   tersebut digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal tersebut (cucu dari sipeninggal                   harta).

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak ditentukan kapan waktu harta warisan akan dibagi dan juga tidak ada ketentuan siapa yang menjadi juru pembaginya. Namun demikian menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara tujuh hari, empat puluh hari, seratus atau seribu hari pewaris yang telah wafat.

Dalam sistem waris adat pula dikenal adanya sistem kewarisan, yaitu:

  1. Sistem kewarisan individual, yaitu yang menetukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perseorangan, misalnya di Jawa, Batak.
  2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu yang menetukan bahwa para ahli waris mewarisi harta secara bersama-sama, sebabb harta peninggalan tidak dapat dibagi, misalnya di Minang kabau disebut dengan “harta pusaka”.
  3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya dimiliki oleh seorang anak saja.

Dalam sistem mayorat ini terbagi dalam dua jenis:[3]

(1) mayorat laki-laki, yaitu pewaris hanya memiliki seorang anak laki-laki tunggal, maka anak tersebut sebagai ahli waris tunggal.

(2) mayorat perempuan, yaitu apabila pewaris hanya memiliki seorang anak perempuan tunggal, maka anak tersebut menjadi pewaris tunggal.

2. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam unsur waris Barat terdapat dua unsur utama, yaitu:

  1. Unsur Individual, yaitu pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja ats benda yang dimilikinya termasuk harta kaekayaan menurut kehendaknya.[4]
  2. Unsur social, yaitu perbuatan yang dilkukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-Undang memberikan batasan terhadap kebebasan pewaris deni kepentingan ahli waris.[5]

3. Hukum Waris dalam KHI 

KHI yang merupakan kumpulan materi atau bahan hukum islam yang tersebar di berbagai kitab fikih klasik, di samping bahan-bahan lain yang berhubungan, kemudian diolah melalui  proses dan metode tertentu, lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan atas landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991.

Orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.

2. Waris.

3. Wasiat

4. Hibah.

5. Wakaf.

6. Zakat.

7. Infaq.

8. Shadaqah.

9. Ekonomi syariah

Didalam penjelasan khususnya Pasal 49 huruf b ditegaskan bahwa bidangkewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta  peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta  peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang  penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Terdapat pembaruan yang cukup menonjol dalam kompilasi hukum Islam, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam kompilasi hukum Islam adalah pasal 174 ayat 2 yang berbunyi : Apabila semua ahli waris ada maka yang berhakmendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu,  janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghijab (menghalangi) saudara pewaris atau tidak.

Sistem kewarisan yang dikembangkan Ahlussunnah menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghijab saudara pewaris. Konsekuensi berikutnya dari diterimanya asas bilateral adalah dikenalnya pranata pembagian tempat (plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ada perbedaan yang sangat menonjol antar kedudukan cucu ( ahli waris dalam garis lurus ke bawah ) dari anaklaki-laki dan cucu dari anak  perempuan. Dua jenis cucu ini tidak mungkin mewaris bersama-sama, sebab cucu dari anak laki-laki menghijab cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris dzul faraid atau ashabah, sedangkan cucu dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris dzul arham. Ketentuannya adalah ahli waris dzul arham baru mewaris apabila tidak ada ahli waris dzul faraid atau ashabah.

[1] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung, hlm. 8-10

[2] Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, hlm. 4

[3] Ibid, Mohammad Yasir Fauzi, hlm.7

[4] Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan BW “pewarisan menurut Undang-Undang” (Depok: Badan penerbit Fakultas Hukum UI. 2005)hlm. 13

[5] Ibid, hlm.13

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *