Bagaimana Status Kewarisan Anak Luar Kawin

  • Whatsapp

Anak Luar Kawin dalam Sorotan Fiqh Islam dan Undang-Undang

Menurut fikih klasik anak zina mempunyai ketentuan seperti anak li’an, yakni hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya saja, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hal ini mengakibatkan antara anak dan ibu tersebut terjadi waris mawaris, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.

Read More

Ada pendapat lain lagi yang dikemukakan sebagian ulama’ madzhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya meskipun dengan jelas diakuinya berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam ‘iddah dari suami lain, adalah anak yang sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila ibunya dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani i’ddah dari suami lain, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suami.[1]

Syi’ah imamiyah berpendapat bahwa tidak ada saling mewarisi juga antara anak zina dan ibunya juga kerabat ibunya, sebagaimana halnya dengan ayahnya yang berzina dan kerabatnya. Sebab, warisan adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahli waris. Maka, tidak boleh penyebabnya adalah tindak kejahatan artinya zina.[2] Adapun anak li’an menurut mereka mewarisi ibunya. Sebab, kadang-kadang salah seorang dari orang tua yang melakukan li’an adalah bohong dengan pengakuanya. Maka, kejahatan bukanlah penyebab ketiadaan nasab.[3]

Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang besar bagi Hukum Waris di Indonesia. Pada awalnya, pengaturan dalam Hukum Waris Perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan apabila telah diakui dan disahkan. Namun semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak luar kawin dapat diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, apabila telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.[4]

Peristiwa hukum yang baru tentu akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama. Akhirnya oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya. Di dalam putusan tersebut tidak diberikan batasan yang jelas mengenai pengertian anak luar kawin yang dimaksud, apakah anak luar kawin hasil perzinahan, anak sumban atau anak dari hasil perkawinan siri, sehingga masih terdapat norma yan kabur, dan disampin itu peraturan lebih lanjut tidak ada yang menatur mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin.

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun di dalam kenyataanya sudah hampir setenah abad berlakunya UU Perkawinan sejak diundangkanya, ternyata peraturan pemerintah yang telah dijanjikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dijadikan acara untuk mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin sampai saat ini belum ada, sehingga keberadaan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 masih belum mendapatkan keadilan maupun kepastian hukum. Sehingga nampak seolah-olah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak berkekuatan hukum padahal sesungguhnya putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.

[1]H. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam,cet, ke-9 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 59.

[2]Prof. DR. Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489.

[3]Ibid

[4] I Nyoman Sujana, Kedudukan Anak Luar Kawin, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 9.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *